Legal formal & identitas lembaga

Identitas dan kedudukan lembaga

Saya Peduli menggunakan nama layanan LAZNAS Saya Peduli dengan badan hukum Yayasan Amal Saya Peduli. Identitas pada perjanjian, rekening resmi, kuitansi, dan dokumen kelembagaan perlu sesuai dengan dokumen yang berlaku.

Status badan hukum yayasan dan izin sebagai lembaga amil zakat merupakan dua hal yang berbeda. Akta serta pengesahan badan hukum menjelaskan keberadaan yayasan; izin LAZ menjelaskan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan zakat sesuai skala yang ditetapkan.

Dokumen yang menjadi dasar verifikasi

Pemeriksaan legalitas dilakukan terhadap dokumen lengkap, termasuk perubahan dan masa berlakunya. Nomor yang ditulis pada halaman web perlu dicocokkan dengan salinan resmi dan instansi penerbit.

• Akta pendirian dan akta perubahan terakhir, beserta pengesahan atau penerimaan pemberitahuan oleh kementerian yang membidangi hukum.
• Keputusan izin LAZ, cakupan skala layanan, masa berlaku, serta dokumen perpanjangan jika ada.
• Identitas perpajakan dan administrasi lembaga, dengan penyamaran data yang tidak diperlukan untuk publik.
• Dokumen susunan pengurus dan pengawas, pengawasan syariah, serta kewenangan penandatangan.
• Dokumen perwakilan atau jaringan layanan apabila kegiatan dilakukan melalui perwakilan.

Perizinan dan pengawasan LAZ

UU Pengelolaan Zakat, peraturan pelaksanaannya, dan PMA tentang LAZ menjadi rujukan pembentukan, perizinan, serta pembinaan lembaga. Kegiatan penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan perlu sesuai izin dan ketentuan syariah.

Perubahan pengurus, alamat, wilayah kerja, atau dokumen penting perlu ditata dalam administrasi lembaga dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Izin LAZ tidak otomatis menjadi izin bagi seluruh jenis kegiatan lain, misalnya pengelolaan wakaf yang memiliki pengaturan tersendiri.

Amanah dan pemisahan pengelolaan dana

Dana zakat disalurkan kepada mustahik sesuai syariah. Infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dikelola sesuai peruntukan yang disampaikan pemberi dana dan ketentuan yang berlaku.

Pencatatan perlu membedakan jenis dana, pembatasan penggunaannya, hak amil yang sah, dan transaksi operasional. Dana lembaga tidak boleh diperlakukan sebagai milik pribadi pengurus, petugas, maupun pihak yang bekerja sama dengan lembaga.

Pelaporan, pemeriksaan, dan jejak dokumen

Pertanggungjawaban tidak berhenti pada izin. Laporan keuangan dan kinerja, audit, bukti transaksi, serta tindak lanjut temuan menjadi bagian dari penilaian kepatuhan yang berkelanjutan.

Setiap dokumen publik sebaiknya menunjukkan nama penerbit, periode, tanggal penerbitan, versi, dan status persetujuannya. Versi lama disimpan sebagai arsip agar perubahan dapat ditelusuri.

Meminta informasi dan salinan dokumen

Masyarakat dapat meminta informasi legalitas melalui kontak resmi Saya Peduli dengan menyebutkan jenis dokumen dan kebutuhan informasinya. Salinan yang diberikan perlu mempertimbangkan kewenangan penerima dan pelindungan data pribadi.

Data identitas individu, tanda tangan, nomor rekening pribadi, dan informasi lain yang tidak diperlukan dapat disamarkan. Bila menemukan perbedaan antara informasi situs dan dokumen resmi, sampaikan kepada lembaga agar dapat diperiksa dan diperbaiki.

Ketersediaan dokumen resmi

Salinan dokumen berikut belum tersedia di halaman ini. Hubungi kontak resmi untuk permintaan informasi atau salinan yang dapat dibagikan.

Peraturan & sumber resmi

Pedoman ini dibaca bersama ketentuan yang berlaku dan dokumen resmi lembaga. Tautan di bawah membuka sumber penerbit; keterangan regulasi tidak merupakan bukti bahwa suatu izin, audit, atau sertifikasi telah diperoleh.

• UU Nomor 28 Tahun 2004 — Perubahan atas UU Yayasan ↗
• PMA Nomor 19 Tahun 2024 — Lembaga Amil Zakat ↗
• UU Nomor 23 Tahun 2011 — Pengelolaan Zakat ↗
• PP Nomor 14 Tahun 2014 — Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat ↗
• IAI — PSAK 401 dan PSAK 409 dalam SAK Indonesia ↗
• Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 — Pelaporan Pengelolaan ZIS dan DSKL ↗
• UU Nomor 27 Tahun 2022 — Pelindungan Data Pribadi ↗